Ketua GMNI dan PMKRI Cabang Manggarai Desak Kapolri, Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

Kiri Ketua GMNI Cab. Manggarai, kanan Ketua PMKRI/ Foto: Istimewa

Labuan Bajo,WaktoeNTT.Net – Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait kenaikan Tiket Nasional Komodo (TNK) yang berlaku sejak 1 Agustus 2022, mendapat penolakan keras dari sejumlah pelaku wisata baik baik secara individu maupun kelompok yang berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai barat, NTT.

Penolakan itu mereka tunjukan dengan melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan. Namun perjuangan mereka pun harus berhadapan dengan masalah hukum.

Bukan tanpa sebab, pada Senin (01/08/2022), puluhan orang pelaku pariwisata yang sedag berorasi dan memungut sampah di depan Bandara Komodo harus berhadapan dengan laras panjang milik penegak hukum. Mereka dihajar, babak belur. Luka dan darah menempel di wajah para pejuangan pariwisata ini.

banner 728x90

Tidak sampai di situ, mereka semua diboyong ke Polres Manggarai Barat untuk ditahan.

Bahkan 1 dari 3 pelaku wisata yang ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat pada Selasa (02/08) sore.

Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manggarai pun ikut merespon dugaan adanya tindakan represif dari aparat kepolisian Resort Mabar.

Sebagai organisasi besar di Indonesia yang selalu berpihak pada rakyat, kedua organisasi ini pun mendesak Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo segera mencopot  Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol. Setyo Budiyanto serta Kapolres Mabar, AKBP Feli Hermanto.

“Representatif dan penangkapan aktivis adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang sudah dilindungi oleh UU,” kata Emanuel Suryadi, ketua GMNI cabang Manggarai melalui press rilis yang diterima media ini.

Pemerintah juga diminta agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Penolakan aktivis dan pegiat wisata di Labuan Bajo, terhadap kenaikan tiket Taman Nasional Komodo (TNK), sangatlah beralasan.

Mereka pun menilai kebijakan kenaikan harga tiket masuk ke TNK sebesar Rp, 3.75 juta tidak manusiawi dan brutal dalam kondisi endemik. Apalagi rencana pengelolaannya diserahkan kepada PT Flobamora, yang berpotensi memonopoli pariwisata di Labuan Bajo.

“Kehadiran PT Flobamora diduga hanya sebagi corong elit tertentu dalam upaya privatisasi. Sebab keberadaan PT Flobamora sendiri, tidak memiliki urgensitas dalam upaya konservasi, yang sebetulnya masih bisa dilakukan oleh BTNK,” ujar Eman, kepada media ini, Selasa (02/08/2022).

Sementara, Ketua Presidium PMKRI cabang Ruteng, Yohanes Nardi Nandeng, menyampaikan penangkapan terhadap 3 pelaku pariwisata itu sangat otoriter karena tidak memiliki alasan pelanggaran hukum yang jelas.

“Kami pun mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai Barat, karena tidak mengedepankan pendekatan Humanis dalam merespon sikap protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” ungkap Nardi Nandeng.

Selain itu, mereka juga mendesak Kapolri segera memerintahkan Kapolda NTT untuk menarik aparat Polda NTT yang dikerahkan ke Labuan Bajo. Pengerahan aparat bersenjata laras panjang dalam jumlah banyak adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam menanggapi aksi protes masyarakat. Apalagi, Labuan Bajo bukanlah wilayah rawan konflik.

GMNI cabang Manggarai, dan PMKRI Ruteng, mendesak pemerintah Pemprov NTT untuk membatalkan kebijakan kenaikan tarif Tiket Masuk TNK.

banner 728x90