Budaya  

Keikutsertaan Kaum Perempuan Dalam Pembangunan di Manggarai, Catatan Hari International Women’s Day (IWD)

WaktoeNTT.Net – Setiap tahun, tepatnya tanggal 8 Maret, diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD).

Tema hari IWD yang di angkat tahun 2022 adalah # Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masadepan Yang Berkelanjutan.

banner 728x90

Di masa sekarang, gagasan dan konsep tentang kesetaraan gender kini bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan.  Kini, perempuan memiliki kesempatan untuk berada di pemerintahan, kesetaraan yang lebih besar dalam hak-hak legislatif, dan apresiasi terhadap pencapaian mereka di berbagai bidang.

Perempuan kini bisa menjadi astronot, perdana menteri, memperoleh pendidikan tinggi, bebas untuk bekerja dan memiliki keluarga, serta memiliki kebebasan untuk memilih tujuan hidupnya.

Khusus Perempuan Manggarai yang merupakan bagian dari masyarakat manggarai yang tidak lagi di pandang sebagai “ata peang” (Orang Luar) dalam kultur budaya Manggarai.

(Kaum Perempuan Manggarai, dalam balutan khas pakaian adat Manggarai,Foto:Istimewa)

Namun meneropong peran serta koperempuan Manggarai saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa  peranan kaum perempuan dalam proses pembangunan daerah sangat diperlukan.

Perempuan tak bisa lagi dipandang secara sederhana sebagai “ata peang “. Akan tetapi mesti diperhitungkan dalam derap laju pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai sebagai salah satu jawaban atas tantangan kemajuan zaman.

Pandangan bagi kaum perempuan Manggarai sebagai “Ata Peang“, sesungguhnya merupakan simbol pembedaan tanggungjawab perempuan pada kedudukannya dalam budaya Manggarai.

Namun, peran kaum perempuan dalam pembangunan harus diperhitungkan dalam sistem manajemen pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik dalam konsep otonomi daerah mensyaratkan peran serta masyarakat secara aktif partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keikutsertaan kaum perempuan merupakan prinsip good governance yang akhir-akhir ini menjadi trend dan trade mark bentuk pemerintahan yang baik. Dengan adanya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maka tidak ada lagi sistem dan struktur birokatis dan hirarkis.

Karena itu para penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk memiliki sejumlah kepatutan prinsip seperti profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.