Harga Tiket Nasional Komodo Naik, Sejumlah Politisi Minta Pemerintah Pusat Batalkan Kenaikan Tarif Komodo dan Padar

Kiri Sebastian Salang, kanan Ansi Lema
Labuan Bajo,WaktoeNTT.Net – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah  Daerah Kabupaten Manggarai barat, telah bersepakat untuk menetapkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) dan Pulau Padar, di Kabupaten Manggarai Barat, sebesar Rp3.750.000 per orang.

Namun kenaikan tiket yang berlaku sejak 1 Agustus 2022 itu menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai kebijakan tersebut telah mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan perasaan masyarakat setempat.

Kritikan tersebut salah satunya datang dari Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Sebastian Salang.

Menurutnya, aksi mogok yang dilakukan oleh pelaku wisata baik secara individu maupun kelompok merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan  terkait kenaikan tarif masuk pulau Komodo dan Padar.

“penolakan itu merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah provinsi yang melahirkan kebijakan” katanya dilansir dari Ekora NTT, Selasa (02/08/22).

Sebastian berkata, penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat.

Ia berpendapat bahwa penolakan dan perlawanan masyarakat setempat dan pelaku wisata juga merupakan fakta kebijakan yang telah gagal dan kehilangan legitimasinya.

“Kebijakan yang baik pasti direspons, diterima dan dijalankan oleh semua stakeholders dan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang buruk dan dipaksakan pasti ditolak bahkan dilawan. Itulah yang terjadi di Labuan Bajo. Pemerintah harus menyadari itu,” tegas politisi asal Manggarai itu.

Secara factual, lanjut dia, kebijakan ini telah kehilangan legitimasi dan kepercayaan public, karena telah menciptakan kebijakan yang telah gagal dan sebaiknya segera dibatalkan atau dicabut kembali.

“Pemerintah pusat harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tak perlu malu untuk menarik kembali. Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik ke depannya,” tutupnnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRI Fraksi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema menolak praktik komersialisasi secara brutal di pulau Komodo dan Padar.

Anggota DPR RI yang  biasa disapa Ansi Lema itu, pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan untuk menjaga konservasi dengan menekan dampak negative pariwisata  tidak boleh ada komersialisasi pariwisata kelompok atau golongan tertentu.

Menurutnya, pembatasan pengunjung yang katanya dilakukan untuk menjaga konservasi malah menjadi ajang komersialisasi secara berlebihan.

“Ini kritik keras saya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penjaga konservasi di Indonesia,” tegasnya.

Dirinya, mempertanyakan dalam studi Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) yang merekomendasikan pembatasan, tetapi di saat bersamaan KLHK memberikan izin ke PT. Flobamor sebagai pengelola tunggal.

“Tidak benar atas nama konservasi, lalu dijawab dengan mengenakan tarif masuk yang tinggi. Memangnya negara ini hanya milik yang bayar? Di mana letak keadilan sosial?” tegasnya.

juga menerangkan, agar dana bisa masuk secara optimal ke kas pemerintah daerah, maka penjualan tiket bisa dilakukan melalui platform digital atau e-commerce.

“Dana hasil penjualan tiket juga harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk pengelolaan wilayah konservasi demi keberlangsungan margasatwa di pulau komodo dan padar” tutupnya.

banner 728x90