Fraksi Gerindra Apresiasi Kepada Pemkab Manggarai Terkait Rancangan Perda Yang di Nilai Sangat Strategis

Ruteng,WaktoeNTT.Net – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai.

“rancangan peraturan daerah yang diajukan ini tentu mengacu pada regulasi, perkembangan dan menyadari akan kebutuhan di Kabupaten Manggarai sehingga apa yang di cita-citakan bersama dapat terwujud. Dan juga di samping itu, peraturan daerah yang di ajukan ini merupakan instrument penting dan menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan”,ujar Remi Nalas, juru bicara fraksi partai Gerindra saat membacakan pandangan umum dalam sidang paripurna II, Selasa (08/03/22).

banner 728x90

Adapun 3 point penting yang di sampaikan fraksi Gerindra, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Mencermati usulan rancangan peraturan daerah kabupaten Manggarai Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ( P8G ), pada prinsipnya Fraksi Gerakan Indonesia Raya sependapat dengan pemerintah kabupaten Manggarai. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya beralasan bahwa pengaturan soal Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini melalui perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum untuk menjamin Hak dan Kewajiban setiap warga. Keberadaan Perda tentang PBG sebagai pengganti Perda IMB menjadi suatu Keharusan untuk menghindari hilangnya potensi Pendapatan Daerah dari Retribusi PBG.

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berkaitan dengan peraturan daerah yang dimaksud, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya sependapat dengan pemerintah. Kondisi alam khusunya Kabupaten Manggarai dengan Intensitas curah hujan yang cukup tinggi berpotensi terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi demikian membutuhkan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kehadiran BPBD sangat diperlukan. Diharapkan Perda ini menjadi rambu kebijakan yang tepat untuk memastikan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

Namun Fraksi Gerindra berharap pemerintah untuk mendirikan pos-pos penjagaan di daerah rawan bencana agar mudah dalam berkoordinasi.

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Setelah mencermati Rancangan peraturan daerah yang diajukan, fraksi Gerakan Indonesia Raya mendukung penuh rencana Pemerintah Daerah dalam menata potensi pertanian di bumi nuca lale yang tercinta ini. Berharap Perda tersebut menjadi instrument penting dalam menentukan arah kebijakan untuk menata lahan-lahan pertanian dan para petani kita memperoleh manfaat lebih. Disamping itu, kehadiran Perda tersebut mengingatkan para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian (sawah) sehingga upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangani dapat tercapai untuk kemakmuran dan kesehjateraan para petani dan juga masyarakat pada umumnya.

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.