Hukum  

Cegah TPPO, Gugus Tugas Gelar Rapat Koordinasi Bersama IOM Indonesia

WaktoeNTT.Net – Demi meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Manggarai , Internasional Organization Of Migration (IOM) di Indonesia bersama sekretariat Gugus tugas TPPO Kabupaten Manggarai menyelenggarakan rapat koordinasi tugas PP TPPO tingkat Kabupaten Manggarai.

Rapat koordinasi tersebut di buka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, pada Kamis 27 Januari 2022 di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai.

banner 728x90

Ketua Panitia kegiatan, Dan Konstantinus dalam laporannya menyampaikan persoalan tindak pidana perdagangan manusia, adalah persoalan yang multidimensial yang membutuhkan penanganan secara holistic.

Menurut dia, TPPO dilihat sebagai kejahatan yang timbul karena beragam persoalan sosial yang melatarbelakangi nya, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, sosial budaya dan penegakan hukum.

Maka dari itu, gugus tugas PP TPPO dibentuk sebagai wadah koordinasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah demi menjamin sinergitas dan kesinambungan mekanisme upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menunjukan keseriusan pemberantasan TPPO melalui rangkaian kebijakan daerah seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/41/2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor HK/269/2018 tentang pembentukan satuan Gugus Tugas PP TPPO dan pekerja migran bermasalah di Kabupaten Manggarai dan Keputuan Nomor HK/233/2019 tentang rencana aksi daerah PP TPPO dan pekerja migran bermasalah tahun 2019-2021.

Penanaganan TPPO perlu dibagi dalam Dua kategori yaitu penanganan jangka pendek dan penanganan jangka panjang. Penanganan jangka pendek menyasar pada perbaikan kebijakan pemerintah dan upaya penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan penanganan jangka panjang nyasar pada upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan catatan Kepolisian Republik Indonesia, telah terjadi pergeseran modus operandi TPPO sejak UU TPPO tahun 2007, hal ini yang memotifasi untuk tidak hanya berpikir, tetapi melakukan aksi nyata untuk menghentikan TPPO.

Demi meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Manggarai , Internasional Organication for (IOM) di Indonesia bersama sekretariat Gugus tugas TPPO Kabupaten Manggarai menyelenggarakan rapat koordinasi tugas PP TPPO tingkat Kabupaten Manggarai agar memperoleh informasi terkait capaian dan identifikasi kendala yang ditemui serta intervensi yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses penanganan TPPO yang meliputi, rehabilittasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial.

Selain itu juga mendesiminasikan Permen PP P3A Nomor 8 tahun 2021 tentang SOP pelayanan terpadu saksi atau korban TPPO dan mempersiapkan proses pengadopsian SOP pelayanan terpadu saksi dan atau korban TPPO untuk Kabupaten Manggarai.

Sebelumnya, perwakilan IOM memaparkan, TPPO merupakan suatu masalah yang problematik di Indonesia. Sebab Indonesia di posisi sebagai negara pengirim, negara transit dan sekaligus negara tujuan dalam migrasi internasional maupun nasional.

Dan pada saat ini dimana pekerjaan semakin sulit ditemukan dan semakin tingginya angka pengangguran. Perempuan, laki-laki, anak-anak maupun orang muda akan ditargetkan oleh para pelaku TPPO melalui sosial media, melalui internet untuk menjerat mereka, memperalat mereka dalam situasi yang eksploitatif.

Pemerintah Indonesia menunjukan upaya yang serius untuk menaggulangi TPPO dengan disahkan UU nomor 21 tahun 2007 dan komitmen ini ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas PP TPPO di tingkat nasional sampai pada tingkat daerah.

Gugus tugas juga dilengkapi dengan SOP untuk memberikan layanan yang terintegrasi kepada para korban dan saksi TPPO. SOP memberikan satu gambaran bagaimana cara untuk memberikan layanan kepada korban TPPO dan memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi.

SOP yang diinisiasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2010, perlu disesuaikan dengan konteks perkembangan kasus TPPO saat ini.

Kegiatan itu juga dalam rangka mensosialisasikan SOP layanan terpadu untuk saksi ataupun korban TPPO, sebagai bentuk atau upaya dukungan IOM pada pemerintah Indonesia dalam menanggulangi TPPO.

Selain itu juga sekaligus memfasilitasi pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melakukan rapat koordinasi guna melakukan evaluasi dan juga perencanaan program kerja tahunan guna mendukung atau memajukan upaya pencegahan atau penanganan TPPO di Kabupaten Manggarai.

“Harapannya melaui koordinasi ini kolaborasi kerja sama dan juga responsifitas untuk menjawab kebutuhan korban di Kabupaten Manggarai dapat semakin ditingkatkan dan diperkuat” katanya.

Dia berharap kolaborasi dan kerja sama ini dapat terus berjalan, sebab penanggulangan TTPO tidak dapat dilakukan oleh satu institusi atau lembaga saja.

“Kita perlu berkolaborasi dan saling mengisi apa yang menjadi kekurang di satu instansi dengan kelebihan di instansi lain untuk sama-sama memerangi TPPO dan yang paling penting memastikan perlindungan korban TPPO itu sendiri” tutupnya.

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.